Komisi IV DPR menilai pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo Yogyakarta sangat lamban. Pasalnya sejak mulai dibangun pada tahun 2005 silam, hingga kini Pelabuhan tersebut belum dapat dioperasikan.

"Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Propinsi DI Yogyakarta salah satunya untuk mengetahui masalah terkait pembangunan Pelabuhan itu. Apakah pembangunannya mengalami kendala atau tidak," jelas Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy disaat usai pertemuan dengan jajaran Pemda DI Yogyakarta di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta Senin (28/4) siang.

Romahurmuziy berpendapat, proses pembangunan Pelabuhan berjalan lamban. Pasalnya, target awal Pelabuhan ini beroperasi 2013 lalu. Namun, berdasarkan pengakuan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta Andung Prihardi Santoso, pada akhir tahun ini baru akan dilakukan soft launching.

"Proses pembangunan Pelabuhan sudah terlalu panjang karena dibangun sejak tahun 2005 silam. Tapi kalo untuk beroperasi membutuhkan waktu sembilan tahun lamanya, memang hal seperti ini merupakan waktu yang lama," kata Romi panggilan akrabnya.

Meski demikian, Komisi IV DPR tetap berkomitmen mendukung penyesesaian pembangunan Pelabuhan tersebut. Malahan, mereka siap mensuport penyempurnaan fasilitas darat yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 "Proses percepatan untuk operasi awal ini juga harus didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyediaan pemecah ombak yang selama ini menjadi kendala utama pengoperasian. Jadi, tujuan utama agar dana yang sudah digelontorkan selama ini tidak sia-sia, "tegas Ketua Komisi IV DPR.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Andung Prihadi Santoso mengakui jika proses penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto terkendala pembangunan break water atau pemecah ombak. Pasalnya, secara geografis posisi pelabuhan langsung berhadapan dengan lautan atau tidak terlindungi oleh teluk atau laguna seperti yang ada di Pelabuhan Sadeng Gunung Kidul.

"Kami prediksi pada November sudah bisa dilakukan soft launching. Pasalnya Pemerintah pusat sudah menganggarkan lima belas milyar rupiah untuk pengerukan. Dan saat ini, tinggal menunggu pemenang lelang untuk proses pengerukan tersebut. (Spy)/foto:iwan armanias/parle.